UU Jasa Konstruksi: Pokok Aturan yang Perlu Dipahami Pelaku Industri

UU jasa konstruksi menjadi salah satu fondasi utama bagi perusahaan, tenaga kerja, pengguna jasa, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek konstruksi di Indonesia. Aturannya tidak hanya membahas izin usaha, tetapi juga hubungan kontraktual, kompetensi tenaga kerja, keselamatan, kegagalan bangunan, sampai penyelesaian sengketa.

Dasar utamanya adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut masih berlaku, tetapi telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Karena itu, membaca regulasi proyek konstruksi saat ini tidak cukup hanya menggunakan naskah awal UU Nomor 2 Tahun 2017. Pelaku industri juga perlu memperhatikan perubahan dan aturan pelaksanaannya.

Apa Itu UU Jasa Konstruksi?

Istilah UU jasa konstruksi umumnya digunakan untuk merujuk pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahan dan aturan pelaksanaannya.

Undang undang ini menggantikan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Materi yang diatur cukup luas. Di dalamnya terdapat aturan mengenai usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan, keamanan dan keselamatan, tenaga kerja, pembinaan, sistem informasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, serta sanksi administratif.

Secara umum, jasa konstruksi mencakup layanan konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi sendiri dapat mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Artinya, regulasi tersebut tidak hanya berlaku ketika kontraktor sedang membangun proyek baru. Lingkupnya mengikuti berbagai bentuk layanan dan tahapan penyelenggaraan konstruksi.

Baca Juga: Apa Itu Konstruksi? Pengertian, Jenis, Tahapan, dan Contohnya

Siapa Saja yang Diatur dalam UU Jasa Konstruksi?

Proyek konstruksi melibatkan beberapa pihak dengan tanggung jawab berbeda.

Dalam hubungan proyek, beberapa pihak utama yang perlu dipahami adalah pengguna jasa, penyedia jasa, dan subpenyedia jasa.

Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan layanan jasa konstruksi.

Dalam praktik, pengguna jasa dapat berupa pemerintah, perusahaan swasta, pengembang, institusi, maupun pemilik proyek lainnya.

Pengguna jasa memiliki hak untuk memperoleh hasil pekerjaan sesuai kontrak, tetapi juga memiliki kewajiban kepada penyedia jasa.

Kewajiban tersebut dapat berkaitan dengan pembayaran, penyediaan informasi, pemberian akses, hingga hal lain yang telah disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Penyedia Jasa

Penyedia jasa adalah pihak yang memberikan layanan jasa konstruksi.

Penyedia dapat bergerak pada konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, maupun pekerjaan konstruksi terintegrasi sesuai jenis kegiatan usaha dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam praktik, kelompok ini dapat mencakup konsultan, kontraktor utama, kontraktor spesialis, maupun perusahaan yang menjalankan pekerjaan secara terintegrasi.

Subpenyedia Jasa

Proyek tertentu juga melibatkan subpenyedia jasa atau subkontraktor.

Mereka biasanya menangani bagian pekerjaan tertentu sesuai kompetensi atau spesialisasinya.

Contohnya pekerjaan pondasi, struktur baja, instalasi mekanikal dan elektrikal, fasad, waterproofing, maupun pekerjaan khusus lainnya.

Karena terdapat beberapa lapisan hubungan kerja, pembagian tanggung jawab dan pengaturan kontrak menjadi sangat penting.

Usaha Jasa Konstruksi Tidak Bisa Menangani Semua Pekerjaan

Salah satu prinsip penting dalam regulasi jasa konstruksi adalah kesesuaian antara kemampuan perusahaan dengan pekerjaan yang dijalankan.

Perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi tidak otomatis dapat mengerjakan seluruh jenis proyek.

Kemampuan badan usaha dapat berkaitan dengan bidang usaha, klasifikasi, kualifikasi, tenaga kerja konstruksi, pengalaman, kemampuan keuangan, peralatan, hingga sumber daya lainnya.

Kontraktor yang bergerak pada pembangunan gedung, misalnya, belum tentu memiliki bidang dan kemampuan yang sesuai untuk mengerjakan proyek jalan atau jembatan.

Hal yang sama berlaku pada perusahaan yang selama ini menangani proyek kecil. Pengalaman tersebut tidak otomatis menunjukkan kemampuan untuk menjalankan proyek dengan skala dan kompleksitas jauh lebih besar.

Karena itu, legalitas usaha konstruksi seharusnya dipahami sebagai sistem yang saling berkaitan, bukan hanya sekadar memiliki badan usaha dan NIB.

Pelaku usaha juga perlu memperhatikan sertifikasi badan usaha, kompetensi tenaga kerja, dan persyaratan sektoral lain yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kontrak Kerja Konstruksi Menjadi Dasar Hubungan Para Pihak

UU jasa konstruksi menempatkan Kontrak Kerja Konstruksi sebagai salah satu dokumen penting dalam hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Kontrak bukan hanya lembar kesepakatan mengenai harga proyek.

Di dalamnya perlu diatur berbagai hal yang menentukan bagaimana pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana tanggung jawab dibagi.

Ruang Lingkup Pekerjaan Harus Jelas

Kontrak perlu menjelaskan apa yang memang menjadi tanggung jawab penyedia.

Kalimat seperti “membangun gedung sampai selesai” terlalu umum untuk proyek yang kompleks.

Lingkup perlu menjelaskan pekerjaan yang termasuk, hasil yang harus diserahkan, standar yang digunakan, fasilitas yang disediakan masing-masing pihak, serta batas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penyedia.

Semakin kabur ruang lingkup, semakin besar potensi munculnya perbedaan interpretasi.

Waktu Pelaksanaan

Kontrak juga perlu menetapkan periode pekerjaan.

Tanggal mulai, target penyelesaian, milestone, masa pemeliharaan, hingga berbagai batas waktu penting dapat menjadi dasar untuk mengukur kinerja proyek.

Jadwal tersebut kemudian digunakan untuk membandingkan rencana dengan kondisi aktual.

Mekanisme Pembayaran

Cara pembayaran perlu disepakati sejak awal.

Dalam praktik konstruksi, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin, progres pekerjaan, milestone, maupun pengaturan lain sesuai kontrak.

Yang terpenting adalah dasar pembayaran, bukti pencapaian, proses verifikasi, dan waktu pembayaran dipahami oleh kedua pihak.

Perubahan Pekerjaan

Perubahan desain atau pekerjaan tambahan cukup umum terjadi.

Masalah muncul ketika perubahan dilakukan di lapangan tetapi tidak diikuti penyesuaian dokumen, nilai pekerjaan, atau waktu.

Karena itu, perubahan sebaiknya melalui mekanisme yang terdokumentasi.

Instruksi informal dapat menghasilkan pekerjaan fisik, tetapi belum tentu memberikan kejelasan terhadap pembayaran, waktu, dan tanggung jawab.

Tenaga Kerja Konstruksi Harus Memiliki Kompetensi

Proyek yang baik tidak hanya membutuhkan perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Orang yang menjalankan pekerjaan juga membutuhkan kompetensi.

UU Jasa Konstruksi mengatur kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui Sertifikat Kompetensi Kerja.

Sertifikat tersebut menjadi bukti pengakuan terhadap kompetensi seseorang pada jabatan kerja tertentu setelah melalui proses sertifikasi.

Bagi tenaga kerja, hal ini berkaitan dengan profesionalisme dan pengembangan karier.

Bagi perusahaan, kompetensi tenaga kerja juga dapat berhubungan dengan kemampuan badan usaha, kebutuhan proyek, serta persyaratan personel.

Karena itu, perusahaan sebaiknya memiliki pemetaan tenaga kerja yang jelas.

Informasi yang perlu dikelola dapat mencakup jabatan kerja, jenjang kompetensi, sertifikat yang dimiliki, masa berlaku, dan kebutuhan personel pada proyek tertentu.

Keselamatan Merupakan Bagian dari Penyelenggaraan Konstruksi

Keselamatan konstruksi bukan pekerjaan tambahan yang baru dibahas ketika pekerjaan sudah dimulai.

UU Jasa Konstruksi menempatkan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagai bagian dari penyelenggaraan pekerjaan.

Cakupannya juga tidak hanya mengenai penggunaan helm, rompi, atau alat pelindung diri.

Aspek tersebut dapat meliputi mutu bahan, mutu peralatan, keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur pelaksanaan, mutu hasil pekerjaan, pengoperasian, pemeliharaan, perlindungan tenaga kerja, hingga pengelolaan lingkungan.

Artinya, keselamatan perlu masuk sejak proses perencanaan.

Metode kerja harus dapat dilaksanakan dengan aman.

Peralatan harus sesuai kebutuhan pekerjaan.

Material harus memenuhi persyaratan.

Akses pekerja dan masyarakat juga perlu diperhitungkan.

Karena itu, keselamatan bukan hanya tanggung jawab safety officer.

Project manager, site manager, engineer, pelaksana, pekerja, pengguna jasa, dan pihak lain tetap memiliki tanggung jawab sesuai perannya masing-masing.

Baca Juga: Jasa Konstruksi: Pengertian, Ruang Lingkup, Jenis Usaha, dan Pelakunya

Kegagalan Bangunan Berbeda dengan Kesalahan Pekerjaan Biasa

Istilah kegagalan bangunan memiliki arti khusus dalam regulasi konstruksi.

Secara umum, kegagalan bangunan berkaitan dengan keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.

Karena itu, istilah tersebut tidak tepat digunakan untuk menyebut setiap kesalahan kecil atau pekerjaan yang belum sesuai selama proses pembangunan.

Jika terjadi dugaan kegagalan bangunan, terdapat mekanisme penilaian tertentu, termasuk keterlibatan penilai ahli sesuai ketentuan.

Bagi perusahaan konstruksi, bagian ini menunjukkan pentingnya dokumentasi teknis.

Gambar, material approval, metode kerja, hasil inspeksi, laporan pengujian, dokumentasi perubahan, hingga dokumen serah terima dapat menjadi bagian penting dalam menelusuri bagaimana sebuah bangunan dirancang dan dilaksanakan.

Dokumentasi bukan hanya pekerjaan administratif.

Jika terjadi masalah setelah proyek selesai, data tersebut dapat membantu menjelaskan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan.

Tepat Biaya, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu

Salah satu ukuran paling umum dalam proyek adalah biaya, mutu, dan waktu.

Ketiganya saling berkaitan.

Perubahan lingkup dapat memengaruhi biaya.

Keterlambatan material dapat memengaruhi jadwal.

Tekanan mengejar waktu dapat meningkatkan risiko terhadap mutu jika tidak dikendalikan dengan baik.

Karena itu, penyedia jasa tidak cukup hanya berfokus menyelesaikan pekerjaan fisik.

Proyek membutuhkan pengendalian terhadap progres, biaya, mutu, perubahan, serta sumber daya.

Jika kewajiban tidak dipenuhi sesuai kontrak, persoalan teknis dapat berkembang menjadi persoalan komersial dan hukum.

Mengapa Administrasi Proyek Menjadi Penting?

Banyak masalah konstruksi bukan terjadi karena pekerjaan fisik tidak dapat dilakukan, tetapi karena keputusan proyek tidak terdokumentasi dengan baik.

Contohnya, pengguna meminta perubahan di lapangan.

Kontraktor mengerjakan perubahan tersebut agar pekerjaan tidak tertunda.

Beberapa bulan kemudian, muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus membayar pekerjaan tambahan.

Masalah seperti ini menunjukkan mengapa administrasi proyek tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan sekunder.

Dokumen yang perlu dikelola dapat mencakup:

1. Instruksi perubahan.
2. Shop drawing dan revisinya.
3. Material approval.
4. Laporan inspeksi.
5. Pengukuran progres.
6. Berita acara.
7. Surat menyurat.
8. Laporan pengujian.
9. Dokumentasi serah terima.

Dokumen tersebut membantu proyek memiliki jejak keputusan yang jelas.

Bagaimana Sengketa Proyek Diselesaikan?

Perselisihan dalam proyek konstruksi dapat muncul karena pembayaran, keterlambatan, perubahan pekerjaan, mutu, interpretasi spesifikasi, maupun tanggung jawab atas suatu pekerjaan.

UU Jasa Konstruksi menempatkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan sebagai salah satu prinsip dasar penyelesaian sengketa.

Jika kesepakatan tidak tercapai, para pihak dapat mengikuti mekanisme penyelesaian yang sudah ditentukan dalam kontrak.

Pilihan penyelesaian dapat berbeda sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, klausul sengketa tidak seharusnya baru dibaca ketika konflik terjadi.

Sebelum kontrak ditandatangani, pihak yang terlibat seharusnya sudah memahami bagaimana perselisihan akan ditangani.

Pelanggaran Dapat Berujung pada Sanksi

UU jasa konstruksi juga mengatur sanksi administratif terhadap berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pelanggaran dapat berkaitan dengan kegiatan usaha, penggunaan tenaga kerja, kompetensi, standar keselamatan, maupun kewajiban lain sesuai ketentuan.

Bentuk sanksinya bergantung pada pelanggaran dan aturan yang diterapkan.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa compliance tidak seharusnya hanya dilakukan ketika perusahaan akan mengikuti tender.

Legalitas, tenaga kerja, sertifikasi, dokumentasi, keselamatan, dan pelaksanaan kontrak perlu dikelola secara berkelanjutan.

UU Jasa Konstruksi Bukan Satu-satunya Regulasi Proyek

UU Nomor 2 Tahun 2017 memberikan kerangka utama, tetapi detail penyelenggaraannya diatur melalui regulasi lain.

Salah satu aturan pelaksanaan penting adalah PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020.

Aturan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami penyelenggaraan jasa konstruksi setelah berbagai perubahan regulasi.

Di luar itu, proyek juga dapat berkaitan dengan aturan mengenai perizinan berusaha, keselamatan konstruksi, bangunan gedung, ketenagakerjaan, lingkungan, pengadaan pemerintah, perpajakan, hingga berbagai standar teknis.

Karena itu, satu pertanyaan hukum dalam proyek belum tentu dapat dijawab hanya dengan satu undang undang.

Apa yang Perlu Dilakukan Perusahaan Konstruksi?

Pelaku usaha tidak harus menghafal seluruh pasal.

Yang lebih penting adalah menerjemahkan aturan menjadi sistem kerja.

Pastikan Legalitas Sesuai dengan Bidang Usaha

Perusahaan perlu memastikan kegiatan usaha, sertifikasi, klasifikasi, dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan pekerjaan yang akan dijalankan.

Jangan hanya memeriksa apakah perusahaan memiliki NIB.

Kelola Kompetensi Tenaga Kerja

Data tenaga kerja perlu dipetakan sebelum ada kebutuhan mendesak.

Periksa jabatan, kompetensi, sertifikat, masa berlaku, dan kebutuhan proyek.

Pahami Kontrak Sebelum Pekerjaan Dimulai

Kontrak tidak hanya untuk direksi atau tim legal.

Project manager, tim komersial, engineering, dan pihak yang mengelola pekerjaan perlu memahami bagian kontrak yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab mereka.

Dokumentasikan Perubahan

Setiap perubahan penting sebaiknya memiliki dasar tertulis.

Tujuannya bukan menambah birokrasi, tetapi memastikan biaya, waktu, dan tanggung jawab tetap dapat ditelusuri.

Masukkan Keselamatan ke Dalam Perencanaan

Keselamatan perlu diperhitungkan bersama metode kerja, tenaga, alat, jadwal, dan biaya.

Jika baru dipikirkan ketika pekerjaan sudah berjalan, ruang untuk melakukan pengendalian menjadi lebih sempit.

UU Jasa Konstruksi sebagai Dasar Tata Kelola Industri

UU jasa konstruksi mengatur jauh lebih banyak daripada legalitas perusahaan konstruksi.

Di dalamnya terdapat hubungan pengguna dan penyedia jasa, Kontrak Kerja Konstruksi, tenaga kerja, keselamatan, kegagalan bangunan, sengketa, serta sanksi.

Bagi perusahaan konstruksi, pemahaman tersebut penting karena risiko proyek hampir selalu muncul dari hubungan antara aspek teknis, komersial, dan kontraktual.

Pekerjaan dapat benar secara teknis tetapi tetap menimbulkan masalah jika perubahan tidak didokumentasikan.

Sebaliknya, kontrak yang sangat lengkap juga tidak cukup jika mutu dan keselamatan pekerjaan tidak dijalankan di lapangan.

Karena itu, memahami UU jasa konstruksi bukan berarti sekadar mengetahui nomor undang undangnya.

Tujuannya adalah memastikan regulasi diterjemahkan menjadi praktik perusahaan yang lebih tertib, mulai dari legalitas usaha, kompetensi tenaga kerja, penyusunan kontrak, pelaksanaan proyek, hingga dokumentasi pekerjaan.

Untuk keputusan hukum atau kontraktual yang spesifik, gunakan sumber regulasi resmi dan periksa status aturan terbaru karena peraturan jasa konstruksi dapat mengalami perubahan.